Ketua MPB Prihatin Terkait Kebijakan Rumah Sakit Penerima Pasien BPJS

topbogor.com, Bogor – Mengingat banyaknya keluhan dan bahkan sepertinya semua RS baik RS pemerintah atau swasta tentang ketidak tahuannya pasien atau keluarga pasien jika belum terdaftar BPJS bagi warga maskin kebingungan jika mau dirawat, bingung dengan pertanyaan dari petugas pendaftaran, “pembayarannya mau pakai jaminan atau tunai?”.

Pertanyaan itu sangat membingungkan harus menjawab apa. Jika belum punya atau sudah punya tapi menunggak, karena kebingungan dan khawatir pasien tidak ditangani dengan baik akhirnya mereka jawab “pembayarannya pakai umum”.

Atau kebingungan ketidak tahuannya masih ada alternative dengan Fresh Money atau Jamkesda yg sesuai dengan Perda keringanan biaya RS sebesar 7,5 jt jika belum punya jaminan.

Jika pasien atau keluarga pasien menjawab umum padahal mereka warga tidak mampu, akan berdampak kerepotan semua pihak.

Dalam perjalanan perawatan pasien diminta tebus obat selalu, dan kebingungan saat pasien sudah dibolehkan pulang. Dengan jumlah tagihan yang nominalnya sangat tidak mungkin untuk membayarkan, akan terjadi masalah baru bagi kedua belah pihak baik pihak RS atau keluarga pasien.

Mau jual barang di rumah tidak ada, akhirnya hutang rentenir yg akhirnya membuat masalah baru atau tidak ada solusi, bagaimana dengan pihak RS…?.

Atiek Yulis Setyowati salah satu Ketua Markas Pejuang Bogor (MPB) mengatakan, Dengan kejadian-kejadian tersebut diatas yang hampir tiap hari di temui, serta keluhan masyarakat khususnya kabupaten bogor.

Maka Ketua MPB sedang mempersiapkan memberikan PR kepada Kepala Dinas Kesehatan yang baru nanti, untuk memberikan briefing kepada seluruh RS baik pemerintah atau swasta agar seluruh RS pro aktif terhadap semua pasien atau keluarga pasien memberikan penjelasan dan arahan apa yang harus dilakukan bukan seperti menciptakan permasalahan di endingnya.

Pihak RS harus menguasai dan update tentang semua peraturan baik tentang BPJS, jamkesda, jampersal, dll.Harus sangat menguasai tata cara atau tahapan tentang pengurusannya untuk mempermudah semua dan jangan bilang “repot”.

Jika tidak dilakukan pengarahan terhadap pasien atau keluarga pasien maka jangan salahkan kalau pasien tidak membayar dan RS akan selalu defisit karena ketidakadanya pembayaran yang maksimal.

PR ini akan MPB simpan untuk kepala SKPD baru nanti.. MPB siap berkolaborasi siapapun kepala SKPD nya.

hdr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish