CIGUDEG, topbogor.com-Baru mendapat Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), sejumlah warga dikampung cigowong, desa sukamaju, kecamatan cigudeg, Kabupaten bogor, mengaku menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oknum perangkat desa.

Dari uang bantuan sebesar Rp 2,4 juta, potongan yang dilakukan oknum itu sebesar Rp 500 ribu.

Ikbal, jadi salah satu korban pungli.Ia dipaksa untuk menyerahkan uang bantuan sebesar Rp 500.

“Pengurus minta 500 ribu, saya tanya kepada pengurus yang 500 ribu disalurkan kemana aja? Trus di jawab sama pengurus nya, yang 100 ribu untuk kita yang mengurus dan yang 400 ribu nya untuk yang ke atas atas nya. Saya juga gak tau yang ke atas atas nya itu siapa-siapa aja gak di jelasin. ” Kata ikbal kepada topbogor.com, kamis 10/12/2020.

Lebih lanjut ikbal menjelaskan, bila bantuan UMKM itu tidak ada pemotongan sama sekali, tapi kenyataanya dipotong oleh oknum pengurus.

“Saya juga tahu kalau dari sananya kan gak di pungut apa-apa, tapi kita juga kan punya kebijakanlah ngasih seikhlas nya, tapi ini mah udah di tentukan sama pengurusnya minta 500 ribu. Ya walau gimana juga ya tetap lah saya kasih,” lanjut ikbal .

Ketika ditanya ada berapa orang yang bernasib sama dengannya? dan siapa oknum yang memotong bantuan tersebut? ikbal mengungkapkan.

“Banyak ada puluhan orang. Bahkan teman saya juga ada yang dapat dan saya tanya, tetap di potong 500 ribu juga. Pengurusnya kalau untuk di sini ada empat orang. Ada anggota BPD, anggota LPM dan bagian kesehatan kalau ga salah dan yang satunya lagi warga biasa.Kemarin saya di kasih tau oleh pengurus, untuk sekarang dari potongan Rp 500 ribu menjadi Rp 300 ribu. Nah kalau benar di kurangi menjadi 300 ribu, berarti kan uang saya ada Rp 200 ribu di tangan pengurus, tapi sampai sekarang belum di pulangin ke saya. ” Ungkap ikbal.

seteleh mendapat keterangan dari ikbal, topbogor.com mendatangi kantor desa sukamaju untuk menemui kepala desa guna konfirmasi terkait warganya yang telah menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa.akan tetapi KADES sedang tidak ada, hanya ada subhan menjabat kepala urusan bagian pelayanan yang memberikan keterangan singkat.

“Bahwa kebijakan dari pengurus UMKM, diluar sepengetahuan Desa. Bahkan Kepala Desa sendiri sudah memberi surat edaran kepada Rt / RW bahwa desa hanya mengeluarkan surat keterangan usaha (SKU) saja dan kalau bapak pengen lebih jelas sebaik nya temuin aja kepala desa.” Kilahnya.

(Khadavi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish